Persyaratan Administrasi SKA

 

• Tata Cara Permohonan Baru SKA

(Pasal 7 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 04 Tahun 2013)

 

1. 1. Pemohon melalui Asosiasi Profesi mengajukan permohonan SKA secara tertulis kepada LPJK Nasional/Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1
   2. Permohonan SKA dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
      1. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan;
      2. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan bidang / subbidang kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
      3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
      4. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan;
      5. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3;
      6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos).
   3. Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan SKA, Pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut :
      1. Surat permohonan registrasi tenaga kerja asing sesuai Lampiran 4 yang diajukan langsung ke LPJK Nasional atau LPJK Daerah;
      2. Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia;
      3. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi;
      4. Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat;
      5. Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia;
      6. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya;
      7. Dalam hal Pemohon dari negara anggota ASEAN, Pemohon wajib melampirkan Sertifikat Asean Chartered Professional Engineer atau Asean Architect dari negara asal Pemohon.
   4. Dalam hal Pemohon bukan dari negara ASEAN, Pemohon wajib melampirkan :
      1. Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota;
      2. Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki Pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon;
      3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan;
      4. Daftar pengalaman disertai dengan data evaluasi CPD Pemohon, yang telah dilegalisasi oleh Asosiasi Profesi Pemohon.

 

 

• Tata Cara Perpanjangan Masa Berlaku dan Registrasi Ulang SKA

(Pasal 12 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 04 Tahun 2013)

 

1. 1. Pemohon melalui Asosiasi Profesi dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKA secara tertulis kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.
   2. Pemohon registrasi ulang mengajukan permohonan registrasi ulang SKA yang telah diterbitkan kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.
   3. Permohonan dilengkapi dengan lampiran :
      1. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan;
      2. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan bidang / subbidang kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon memegang SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
      3. Fotocopy
         Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
      4. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan Pemohon;
      5. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;
      6. Rekomendasi evaluasi kompetensi berdasarkan data Continuing Professional Development (CPD);
      7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan
      8. SKA asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku atau registrasi ulang.
   4. Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja asing, selain persyaratan permohonan registrasi ulang atau perpanjangan SKA, Pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut :
   5. Sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki Pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon;
   6. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan; dan
   7. Daftar pengalaman, disertai dengan data evaluasi CPD Pemohon, yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Profesi Pemohon.
      1. Fotocopy paspor Pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh Kedutaan/Perwakilan negaranya di Indonesia;
      2. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah dilegalisasi;
      3. Fotocopy Visa Kerja Pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat;
      4. Surat Rekomendasi dari Perusahaan di mana Pemohon bekerja di Indonesia; dan
      5. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya;
      6. Dalam hal Pemohon dari negara anggota ASEAN, Pemohon wajib melampirkan Sertifikat Asean Chartered Professional Engineer atau Asean Architect dari negara asal Pemohon;
      7. Dalam hal Pemohon bukan dari negara ASEAN, Pemohon wajib melampirkan :Bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon.